Susah memberantas markup proyek di Indonesia, khususnya di instansi pemerintah. Untuk melakukan perbuatan yang identik dengan memfasilitasi para pejabat untuk mencuri uang negara ini alasannya macam-macam, dan sangat enak didengar. Tidak heran pribadi yang mulanya sangat idealis anti markup, lama-lama bisa masuk kedalam kerusakan ini bahkan menjelma menjadi DEDEMIT MARKUP. Itu karena penjelasan-penjelasan maut dari atasannya, rekan kerjanya, istrinya, ustadznya atau bahkan kiainya.

Alasan terbagus yang sering saya dengar adalah, "Kami harus mengerjakan proyek itu, meskipun harus ada sedikit markup, kalau kami biarkan proyek itu diambil oleh orang lain markupnya bisa jauh lebih besar, jadi yang kami lakukan ini tidak lain adalah untuk menyelamatkan uang negara dari kerugian yang lebih besar".

Untuk lebih memperjelas pandangan pada persoalan ini, saya minta anda bayangkan ketika ibu anda disandera oleh beberapa orang penjahat yang kuat, sedangkan anda sendirian. Anda diminta untuk menyayat pipi ibu anda dengan silet sebanyak 3 sayatan, jika anda tidak mau maka yang menyayat pipi ibu anda adalah penjahat itu dengan 6 sayatan. Manakah yang anda pilih? apakah anda akan menyayat sendiri pipi ibu anda? dan berkata "Yang saya lakukan ini tidak lain adalah untuk menyelamatkan ibu saya dari siksaan yang lebih berat dari penjahat". Jika itu yang akhirnya anda lakukan, maka anda bukanlah menyelamatkan ibu anda dari siksaan penjahat, tapi yang anda lakukan adalah menyayat pipi ibu anda dengan tangan anda sendiri.

Solusinya bukan menyerah kepada penjahat atau melakukan sendiri siksaan itu, tidak ada satupun orang normal yang mampu melakukan dua pilihan itu. Begitu juga dengan markup, jika menyayat pipi ibu, anda tidak tega seharusnya anda lebih tidak tega lagi melakukan markup. Banyak yg tersiksa akibat markup. Berbuatlah sesuatu untuk membatalkan markup, kumpulkan bukti-bukti dengan cermat dan teliti, kemudian laporkan ke pihak yang berkompeten, dalam hal ini KPK. Gunakan segenap potensi anda untuk membatalkan markup