Mark-up nilai proyek pada hakekatnya bukanlah korupsi, tapi membantu korupsi. Saya menyebut pelakunya bukanlah koruptor, tapi katalisator koruptor. Karena dengan adanya mark-up maka proses korupsi menjadi lebih lancar (sifat katalis), dan lebih tidak kelihatan. Korupsi itu biadab dan hina, dan semua pihak yang terlibat didalam proses korupsi, baik koruptor maupun katalisator koruptor pantas menyandang predikat tersebut, yaitu biadab dan hina.

Kas negara bersumber dari pajak. Dan yang membayar pajak adalah rakyat, yaitu dengan cara potongan gaji guru, ppn gaji pegawai, pajak kendaraan, pajak PBB, ppn yang diambil dari transaksi pembelian barang, dll. Hampir semua transaksi di negara ini diambil sedikit untuk disetor dan dikumpulkan ke Kas Negara. Tentu saja banyak. Uang sebanyak itu ada yang mengelola yaitu presiden dan ada yang mengawasi yaitu DPR. Dari sini mari kita pahami ulang, siapa sih presiden itu? dia itu tidak lain adalah pesuruh yang diperintah oleh rakyat agar menggunakan Kas Negara untuk memakmurkan negara ini. Untuk membangun sarana dan prasarana negara, agar negara kita mempunyai militer yang kuat, lingkungan yang bersih, SDM yang cerdas, dll. Jadi presiden itu bukan pemerintah, tapi yang diperintah. Untuk selanjutnya saya tidak menyebutnya pemerintah, tapi amir.

Lihatlah betapa besar harapan rakyat kepada amir, rupiah demi rupiah yang dipungut amir dari setiap penghasilan mereka tentu ada harapan agar uang itu digunakan dengan benar sehingga rakyat bisa hidup layak. Tapi apa kenyataannya sekarang, apakah anda puas dengan kondisi jalan? puas dengan pendidikan? kualitas pelayanan kesehatan? kebersihan? transportasi? semuanya mempunyai nilai yang buruk. Semuanya rusak. Itu bukan karena amir yang tidak becus, saya percaya amir kita itu adalah kumpulan orang yang pintar, tapi tidak amanat. Istana negara dipakai untuk pesta pernikahan anaknya, mobil dinas dipakai untuk nyekar makam mbahnya, jam-jam kantor dipakai untuk jalan-jalan di mall, telpon kantor dipakai untuk negosiasi order katering usaha istrinya, dll. Itu semua ada cost-nya, dan sumbernya adalah kas negara. Itu yang kelihatan, mereka juga bisa mengambil kas negara. Bagaimana bisa? kan ada laporan keuangan ke DPR? begini caranya…saat amir (Pemda, TNI, BUMN) mau membeli barang ke vendor, mereka minta ke vendor agar me-mark-up harga barang sampai sekian persen. Misalnya harga barang tersebut adalah 1M, maka mereka minta dinaikkan menjadi 1.5M. Angka 1.5M itu tertulis mulai proposal, tagihan sampai laporan keuangan kepada DPR. Dan DPR yang agak bego itu…atau pura-pura bego…menilai laporan tersebut sah, karena ada tanda tangan dari vendor.

Memang vendor nantinya hanya menerima 1M sebagai hak mereka, sedangkan yang 1/2M dari kas negara masuk kantong pribadi amir. Tapi coba fikirkan…mark-up ini terjadi hampir di semua transaksi di dalam tubuh Pemda, TNI dan BUMN. Sampai-sampai seandainya anda sebagai vendor, maka setiap anda akan menjual barang kepada amir, anda akan berhadapan dengan mark-up. Seandainya semua vendor menolak mark-up, apakah amir tersebut masih bisa mencuri kas negara? berapa trilyun kas negara bisa diamankan atas jasa para vendor heroik itu? banyak man, tidak sebanding dengan sodaqoh vendor kepada anak yatim, dan tentu saja sangat tidak sebanding dengan segenggam uang receh yang tersedia di dashboard mobil vendor untuk jatah pengamen dan pengemis di trafficlight. Seandainya uang itu dipakai untuk pendidikan tentu semua anak akan sekolah, tidak ngamen dan ngemis di perempatan jalan, itu karena semua sekolah mulai SD sampai SMU gratis. Jika seandainya uang itu untuk kesehatan tentu semua dokter dan bidan akan betah tinggal di RS tanpa harus ngobyek diluar karena gaji mereka sudah tinggi, dan tentu saja para pasien akan terlayani dengan baik. Jika seandainya uang itu benar-benar dipakai sesuai amanat rakyat pasti tidak ada urbanisasi besar-besaran seperti sekarang, Jakarta, Surabaya dan Medan tidak akan sepadat sekarang, karena pemuda desa betah tinggal di desa dengan fasilitas yang standar karena pemerataan pembangunan yang berhasil dan hasil tani yang menguntungkan. Menjaga kebersihan sungai kota menjadi lebih mudah, limbah sampah bungkus mie instan para indekos tidak sebanyak sekarang. Jalan kota tidak akan menjadi sungai kalau musim hujan, karena pembangunan perumahan tidak terburu-buru seperti sekarang, pengembang bisa lebih terseleksi dan harus mempertimbangkan amdal. Olah ragawan akan lebih berprestasi karena profesional dan mendapatkan gaji yang layak dari pemerintah. Tidak akan ada lagi pengamen di bus, karena semua mantan pengamen itu sekolah dan bus juga tiba sesuai jadwal dan tidak penuh sesak karena operasional bus sudah disubsidi. Harga daging dan susu menjadi terjangkau sehingga pedagang makanan tidak perlu lagi mencampur daging tikus atau memperbanyak tepung kanji kedalam daging dagangan mereka, juga anak-anak SD akan lebih sering minum susu murni, ini akan membuat fisik mereka bagus karena tercukupinya protein dan kalsium, bukannya natrium siklamat dan bahan pewarna pakaian seperti sekarang ini.

Banyak sekali perbaikan yang bisa dilakukan oleh bangsa ini, hanya dengan menghilangkan mark-up. Sekarang ini bola ada ditangan para vendor, masihkah mereka tidak menggunakan nurani dan tetap memfasilitasi para pencuri Kas Negara itu untuk meneruskan aksinya?